Menjadi Pemimpin di Masa Sulit, Tidak Segampang Bacot

Pejabat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama., Ketua RT, RW, Lurah, Camat dst….adalah pemimpin. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab sangat tidak mudah, apalagi di masa sulit seperti ini.

Kondisi pandemik di Indonesia masih pelik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi rakyat dari penyakit. Sebagian masyarakat menjerit karena terganggu asap dapurnya. Kebijakan PPKM pun dsinyalir tidak berjalan optimal. Alih-alih membuat rakyat berdisiplin, justru PPKM ini dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya dilakukan pula oleh pejabat atau tokoh masyarakat yang tentu saja memperburuk keadaan.

Apapun bentuk kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berjalan dengan baik, apabila dicontohkan oleh tokoh publik dan pejabat itu sendiri. Apalagi di tengah krisis seperti ini, pemimpin mulai dari tingkat terendah sampai negara harus memberikan tauladan yang benar sesuai aturan. Apabila seorang pemimpin telah memberikan contoh, tentu saja ada rasa percaya diri dan keberanian untuk memberikan teguran sampai hukuman kepada masyarakat yang melanggarnya.

Sayangnya, kita melihat ada lurah atau kepala desa yang malah menggelar hajatan mengundang orang banyak. Atau Menteri yang korupsi bantuan sosial untuk rakyat miskin yang terdampak oleh pandemik. Banyak pejabat mulai dari tingkat RT atau tokoh masyarakat lainnya yang melakukan hal yang serupa.

Orang-orang seperti ini tentu saja bukan contoh yang baik dan tidak pantas untuk ditiru. Mereka ini tidak akan memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk menegakkan aturan kepada bawahannya atau masyarakat di bawah tanggung jawabnya. Jikapun mereka berani menegakan aturan maka tidak akan diikuti sepenuh hati oleh orang lain.

Justru di saat genting seperti inilah akan tampak sifat asli seorang pejabat atau pemimpin.

Pemimpin yang berdisiplin tentu saja akan menaati aturan yang dia sendiri ciptakan, bukan justru menjadi orang yang melanggarnya dengan mengatasnamakan “privilege” atau “saya kan pejabat!!!”. Bahkan saat ini adalah saat yang paling berat bagi para pemimpin untuk memberikan tauladan.

Situasi seperti ini pula yang mengharuskan pemimpin berada di tengah orang-orang yang dipimpin. Dia tidak boleh lari dari tanggung jawab dengan berpergian ke luar negeri atau malah bersantai ria ke tempat pariwisata misalnya. Pemimpin sangat harus merasakan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perilaku dan kebijakan yang diambil tepat sasaran, sesuai dengan kadar yang dibutuhkan masyarakat.

Model ketauladanan seperti ini semestinya bersifat dari atas ke bawah, bukan bottom up. Persis seperti pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitulah kira-kira bagaimana perilaku seorang pemimpin berdampak bagi bawahannya. Menjadi pemimpin atau pejabat, tentu saja memiliki kuasa untuk memberikan reward ataupun punishment bagi bawahannya yang mempermudah mengatur perilaku bawahannya tadi. Sebaliknya, perilaku positif seorang bawahan atau masyarakat kecil hanya akan menginspirasi sebagian kecil orang lain karena tidak ada paksaan atau tekanan bagi orang yang tidak mencontohnya.

Pemimpin juga dituntut untuk bersikap jujur dan adil serta peka. Bansos yang diberikan juga harus diberikan kepada yang berhak bukan malah diberikan kepada sanak saudaranya yang berkecukupan. Adil, dia harus pula memberikan hukuman bagi keluarganya jika memang melanggar, maka keluarga harus selalu diberikan pengertian, bukan malah aji mumpung. Pemimpin pula harus peka akan kesusahan dan bisa memberikan solusi nyata atau setidaknya memperingan penderitaan.

Khusus pada saat kritis maka dibutuhkan pemimpin yang tegas. Mengatur masyarakat tentu saja tidak semudah mengatur diri sendiri, maka itu perlu dibuat sistem atau aturan. Dengan sistem dan aturan ini akan mempermudah pejabat untuk menerapkan standar sehingga keputusan yang diambil akan adil berdasarkan aturan yang disepakati. Dalam sebuah komunitas, sangat lazim terjadi jika seorang yang berperilaku tidak sesuai aturan namun tidak ditindak maka yang lain akan mengikuti. Oleh karenanya, pemimpin harus tegas berdasarkan norma dan aturan yang disepakati.

Pun hal ini berlaku bagi aparat penegak aturan seperti TNI, Polri maupun Satpol PP yang kerap menghiasi layar televisi melakukan penyekatan dan penegakan aturan PPKM. Maka layak diapresiasi keputusan Gubernur DKI untuk memecat oknum Satpol PP yang malah makan di warung di malam hari. Ini salah satu contoh untuk memastikan pemerintah tidak jatuh wibawanya di mata masyarakat yang sedang kesusahan.

Untuk menjadi pemimpin yang hebat di situasi sempit ini, tauladan saja tidak cukup, dia juga harus mampu berfikir cerdas dan solutif. Rakyat berharap pejabat yang diberikan tanggung jawab mengatur warganya untuk memberikan program yang dapat memecahkan persoalan yang tidak mudah ini. Bagaimana mengatur masyarakat agar tetap di rumah namun tetap bisa makan dan kebutuhan dasar lainnya seperti sewa rumah dan layanan kesehatan dapat tercukupi.

Maka, dibutuhkan pemimpin yang berpengalaman dan cerdas. Tanpa kedua elemen ini, kebijakan yang dikeluarkan akan tumpul karena tidak diiringi dengan perhitungan yang nalar. Pengalaman akan membentuk karakter pemimpin ini menjadi lebih efektif dan bijak dalam mengatur masyarakat.

Masih bilang enak jadi pejabat???

Karantina Mandiri di Tengah Tsunami Corona

Pandemik belum usai, perjuangan belum berakhir….

By Sulaeman Anwar

Sengaja pengalaman ini saya ceritakan untuk menginformasikan kepada saudara-saudara se tanah air, yang bisa jadi, tetapi saya tidak berharap, juga akan menghadapi situasi yang sama. Apalagi diberitakan jika Covid-19 di Indonesia terutama di Jakarta semakin melonjak tajam.

Saya dapat cerita ini dari sobat karib saya sebut saja namanya Garuk Khan yang tinggal di India, yang kebetulan dia sangat pemalu, sehingga dia meminta saya untuk menceritakan kembali tentang ini.

Berikut kisahnya……

Kira-kira awal April, tiba tiba kasus Covid19 di India melonjak naik. Setelah berbagai macam kebijakan relaksasi yg dikeluarkan oleh pemerintah India sejak bulan Juli 2020, kasus aktif Covid 19 terus menurun, bahkan pada bulan Februari 2021 menyentuh angka di bawah 200 ribu.

Sebuah angka yang cukup membuat masyarakat India percaya diri untuk merasa bebas dari corona. Bagaimana tidak, dengan penduduk yang lebih dari 1,2 milyar orang, angka tersebut relatif sangat kecil.

Jalanan mulai macet, pasar-pasar mulai padat, bahkan beberapa kelas di sekolah dan universitas sudah melakukan tatap muka…

Orang-orang mulai makan-makan di restauran, bar-bar ramai kembali, acara nikahan dan seremonial lainnya pun sudah mengundang banyak orang.

Maklum, program vaksinasi sudah mulai berjalan. Ada rasa aman menyelimuti perasaan masyarakat dan rasa bosan akibat hampir setahun di rumah saja.

Di taman-taman kota di Delhi, banyak saya perhatikan masyarakat melepas masker dan satpamnya tidak menegur. Mungkin petugas keamanan sudah mulai bosan, atau barangkali punya perasaan yang sama. Kita sudah bebas Corona.

Meskipun pemerintah India sudah melarang masyarakat untuk merayakan festival holi, dimana penduduk India merayakannya dengan berpesta dan saling menaburkan warna warni ke seluruh muka dan badan, tetap saja masyarakat merayakannya.

Ditambah lagi dengan perayaan Kumbh Mela, yaitu perayaan mandi suci di sungai Gangga, perayaan yang dilaksanakan setiap 8 tahun ini dihadiri oleh jutaan orang. Festival yang itu  dilakukan selama sebulan penuh mulai awal bulan April 2021 di daerah Haridwar,Uttarakhand.

Belum lagi kampanye politik untuk pemilu di negara bagian seperti Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu dan West Bengal yang dihadiri oleh ribuan orang membuat resiko penularan semakin besar.

Akibat itu, penyebaran Covid mulai merangkak naik. Di awal Maret saja, penyebaran harian yg sebelumnya di bawah 10 ribu orang kini mulai menyentuh angka 40 ribu perhari.

Dan akhirnya tsunami Corona pun terjadi.

Sekira pertengahan April kasus Covid19 di India mulai menyentuh angka 200 ribu perhari. Pasien bertaburan, rumah sakit kehabisan ruang inap dan oksigen.

Bahkan pada tanggal 7 Mei kurang dari satu minggu menjelang lebaran tahun 2021, India pernah mencatatkan rekor sebanyak 414.188 penambahan pasien selama satu hari.

Di Delhi saja, kabarnya setiap diadakan pemeriksaan PCR, sekitar 30 % dari orang yang diperiksa terdiagnosa Covid-19. Artinya setiap 10 orang yang memeriksa berarti 3-4 orang terkena Covid-19, atau jika kita berkumpul dengan kerumunan orang, jika ada 20 orang berkumpul, maka kemungkinan sekitar 6 orang sudah terinfeksi.

Tepat di awal bulan Ramadhan, kejadian ini menimpa tempat kerja saya. Dimulai ketika rekan kerja saya menunjukan gejala tidak enak badan, kemudian dia memeriksakan diri setelah tidak kunjung pulih selama 3 hari lamanya. Dan hasilnya menunjukan dia positif Covid-19.

Tentu saja, sebagai langkah yang tepat, pemeriksaan terhadap seluruh pegawai wajib dilakukan.

Setelah menunggu kurang dari dua puluh empat jam,tepat tanggal 17 April 2017 dini hari menjelang sahur hasil keluar, dan saya dinyatakan positif. Sedikit kaget, tetapi saya tetap tenang karena saya yakin saya pasti bisa melewatinya, banyak kisah-kisah sukses dari teman-teman kantor yang pulih dari penyakit ini. Ditambah lagi pada saat itu saya tidak merasakan gejala apapun, entah itu batuk, letih, demam ataupun lainnya.

Tetapi tentu saja saya tidak mau meremehkan hasil diagnose ini. Meskipun secara pribadi saya sering meragukan hasil test PCR, terutama bagi pasien pistif yang tidak bergejala, namun sampai dengan detik itu metode ilmiah dan diakui oleh dunia medis adalah lazim dilakukan melalui tes PCR ini.

Pada kondisi seperti itu semua anggota keluarga harus berdisiplin. Istri yang kebetulan Alhamdulillah sehat dan tidak terinfeksi, berperan sebagai paramedis dan kami berperan sebagai pasien.

Memang sangat beresiko untuk mengisolasi diri di rumah ketika anggota keluarga yang lainnnya negative Covid. Namun ini saat itu tidak ada pilihan lain, karena rumah sakit tidak ada yang menerima pasien Covid-19 untuk rawat inap.

Sedikit saya ceritakan bagaimana dahsyatnya ledakan Corona khususnya di Delhi. Saat itu rumah sakit semuanya sudah tidak mampu lagi menampung pasien. Seluruh Rumah Sakit penuh, bahkan ada sebuah rumah sakit terkenal sampai angkat bendera putih karena kehabisan oksigen.

Ratusan bahkan mungkin ribuan orang mati setiap harinya. Krematorium tidak mampu lagi menampung kremasi warga yang meninggal akibat Covid-19. Sampai warga harus mengkremasi di taman-taman dengan menebang sebagian pohon untuk dijadikan kayu bakar.

Kembali ke cerita isolasi mandiri tadi.

Karantina mandiri di rumah sendiri bersama anggota keluarga lainnya benar-benar membutuhkan prosedur yang ketat dan diataati oleh semuanya.

Salah satu panduan yang wajib diatur salah satunya adalah masalah MAKAN.

Karena istri saya sehat, maka dia yang bertugas memasak makanan untuk sahur maupun buka puasa. Membeli makanan dari luar bukan pilihan yang tepat, masalahnya adalah selain pilihan makanan yang tidak sesuai dengan selera, juga pelayanan dari pesan online menjadi lambat akibat melonjaknya pemesanan.

Istri yang menyuplai makanan sahur dan buka. Makanan diletakkan di depan pintu saya yang kemudian saya ambil. Setelah istri meninggalkan tempat itu, saya keluar dengan menggunakan masker dan memindahkan makanan tersebut ke peralatan makan saya.

Setiap hari saya makan menggunakan peralatan makan yang saya cuci sendiri di dalam kamar mandi dalam kamar saya. Dan semua anggota keluarga diwajibkan tetap memakai alat makanannya sendiri-sendiri tidak boleh ditukar-tukar meskipun sudah dibersihkan.

Beruntung kami tinggal di rumah dengan 4 kamar yang di dalamnya terdapat kamar mandi sendiri, sehingga memudahkan kami untuk melakukan mikro isolasi. Urusan sanitasi pun menjadi mudah dan aman dengan kamar mandi itu.

Tidak lupa setiap pagi seluruh jendela dibuka, lantai dibersihkan dengan pembersih lantai dan tidak lupa dilakukan sanitasi di seluruh ruangan termasuk kamar saya.

Urusan berikutnya yang tidak boleh disepelekan adalah cuci baju. Tidak mungkin selama berminggu-minggu saya tidak ganti baju. Bisa jadi tambah penyakit kulit jika baju dan pakaian dalam tidak diganti.

Caranya, pakaian kotor saya tampung dulu di dalam keranjang selama 3 hari, agar istri tidak sering menyentuh pakaian saya yang mungkin sudah terkontaminasi virus.

Kemudian sebelum diangkut ke mesin cuci, seluruh pakaian tadi disemprot dulu dengan cairan disinfektan.

Saat itu tidak mungkin kita menggunakan jasa laundry, karena semua jasa cuci tutup.

Akhirnya pakaian saya di cuci di mesin cuci. Karena kami hanya punya satu mesin cuci, sehingga pencucian dilaksanakan pada hari yang berbeda. Dengan tujuan agar pakaian orang yang sehat tidak bercampur dengan yang sakit.

Akhirnya, metode isolasi yang kami jalani membuahkan hasil, tepat hari ke delapan tanggal 27 April, saya dinyatakan negative Covid setelah melakukan tes PCR kembali.

Kini Covid-19 di India mulai menjinak. Beberapa negara bagian di India sudah menunjukan tren penurunan yang cukup menggembirakan dan mulai membuka lockdown. Di pertengahan bulan Juni saja, Delhi sudah merelaksasi aktifitas warganya, bahkan pemerintah sudah mengizinkan kembali restoran untuk membuka layanan dine in dengan kapasitas 50 %. Pemerintah pun sudah membangun oxygen plant untuk menyiapkan jika sewaktu-waktu terjadi gelombang ke 3, sehingga kejadian mengerikan pada gelombang kedua tidak terulang kembali.

Saya pun berdoa agar kejadian ini tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun juga di dunia ini….

BTS Meal dan Kekuatan Budaya

By Andrea Y.A

Indonesia kembali heboh dengan budaya Korea Selatan. Apa itu ? BTS Meal yang dijual di Mc Donald di seputaran kota Jakarta.

Di Jakarta khususnya, terjadi antrian Panjang dari ojek online untuk mengantri pesanan BTS Meal yang dipesan oleh konsumen. Mengapa begitu heboh? Silakan tanya sendiri kepada yang memesan.

Menurut saya ada beberapa kemungkinan sehingga banyak orang memesan BTS Meal ini, yang pertama, penggemar boyband Korea yang penasaran ingin mengoleksi segala macam berbau BTS, kedua; provokasi dari antek-antek tim marketing dari si penjual agar barang dagangannya terlihat heboh dan ketiga; orang-orang yang sekedar ikut-ikutan ingin tahu BTS Meal yang sedang ngetrend.

Padahal di negara lain, BTS Meal belum tentu viral, contohnya di India. Selain memang budaya Korea di India tidak populer, juga karena rasa yang disajikan jauh berbeda dari selera masyarakt India, yang semuanya serba Masala (bumbu rempah). Malah sebaliknya beberapa menu KFC maupun McD dimodifikasi agar mendekati lidah lokal. Contohnya antara lain, Ayam goreng KFC dengan nasi biryani, minuman soda plus masala, dan ayam tandoori.

Betapa hebatnya budaya Korea menginvasi Indonesia. Budaya K-Pop dan Korean Movie memiliki penggemar fanatik yang cukup banyak di Indonesia.

Bukan suatu masalah jika budaya asing masuk ke Indonesia, selama itu mengandung nilai-nilai positif. Seperti Jepang yang terkenal dengan kedisiplinan, kerja keras dan kebersihannya, patut ditiru dan juga Amerika Serikat yang tepat waktu. Lagi pula, sedari dulu bangsa Indonesia selalu terpapar oleh budaya-budaya asing, entah itu makanan, pakaian, tarian, bahkan tulisan.

Sebagai contoh, pada tiga generasi lampau, orang-orang melayu di Sumatera menggunakan tulisan Arab berbahasa Melayu dalam berkorespondensi. Makanan khas Palembang, diyakini merupakan perpaduan antara budaya Palembang asli dengan budaya Tiongkok yang menghasilkan makanan dengan nama-nama unik seperti Pem-Pek, Tekwan, Laksan, Burgo, dan lain-lain. Bahkan jika dilihat dan dirasakan makanan kari-karian seperti di daerah Sumatera Barat maupun Aceh hampir menyerupai makanan di daerah Asia Selatan seperti India, Pakistan,Bangladesh maupun Sri Lanka meskipun tentu saja rasanya berbeda.

Asimilasi di atas adalah konsekuensi dari interaksi manusia. Bahkan di dalam negeri sendiri asimilasi budaya antar daerah sangat terasa. Mungkin banyak yang tidak tahu jika saat ini, di Manokwari, Papua Barat, oleh-oleh khas yang berupa abon Roti Abon Gulung itu bukan dibuat oleh penduduk asli Papua. Rotinya tebal, abonnya banyak dan rasanya kaya, ditambah dengan packing yang rapi dan mudah dibawa membuat makanan khas ini mudah dikenal.

Maklum saja, posisi Indonesia yang strategis sebagai tempat pelintasan kapal-kapal dagang dari dunia Timur menuju dunia Barat, begitu sebaliknya. Selain itu Indonesia juga menjadi tempat tujuan pencarian rempah-rempah yang memberikan sumbangan besar akan kenikmatan kuliner di seluruh dunia. Sehingga banyak bangsa asing yang berinteraksi dengan nenek moyang kita dulu.

Yang menjadi masalah adalah, jika kita orang Indonesia terlalu mengagung-agungkan secara berlebihan budaya asing tersebut. Sebagai contoh, kita memandang rendah orang yang makan di Warteg dan memandang keren bagi yang nongkrong di Burger King. Atau menganggap makan keju lebih modern daripada makan tempe.

Apalagi, jika menganggap seluruh yang dilakukan oleh negara yang menjadi idola dianggap benar, atau menganggap kultur Indonesia norak, kampungan dan ketinggalan zaman, ini yang bahaya!!! Jika sampai pada level ini, maka anda sudah terjajah oleh budaya asing.

Pada dasarnya produk luar negeri itu menjadi “terlihat” lebih keren karena budaya itu baru dan menarik, sehingga menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan kita yang belum pernah merasakannya. Padahal sebaliknya, bagi warga asing, banyak Budaya Indonesia yang tidak kalah mempesona, contohnya batik yang sudah banyak dipakai orang bahkan sampai di Afrika. Kemudian, Indomie, mie instan yang sudah merambah sampai ke Afrika, India, ataupun Arab Saudi bahkan sampai ke Serbia. Pencak Silat menjadi lebih mendunia setelah film The Raid ditayangkan di manca negara.

Bagi orang Korea, tentu saja merupakan suatu keuntungan bagi mereka jika pesona BTS berhasil membuat anak-anak muda Indonesia tergila-gila dan histeris. Karena, ini mengandung arti bahwa karya mereka diakui oleh negara lain. Bagi semua orang, tentu akan merasa senang jika karya dan hasil pemikiran mereka dinikmati, diakui dan dihormati oleh orang lain, bukan???

Maka daripada itu, rakyat Indonesia harus dapat membuat diri sendiri bangga, yaitu dengan cara berkarya dan berbudaya. Ciptakanlah karya-karya yang orisinil dari ide sendiri, kemudian perkenalkanlah kepada dunia melalui media sosial. Saling mendukung karya anak negeri dengan menggunakan produk-produk yang dihasilkan.

Jangan bereaksi terlalu berlebihan jika ada negara lain yang mengklaim budaya milik Indonesia. Toh, ini sama artinya mereka mengakui budaya Indonesia itu sebagai kreasi yang luar biasa dan patut dibanggakan.

Semoga saja, dengan produktifitas , olah fikir dan kreativitas seluruh rakyat Indonesia, suatu saat penduduk Seoul akan mengantri membeli es cendol dengan merek “Manis Manja Grup (MMG) sebagai balasan “serangan” BTS ini.

Kapal Selam Tankinya Bocor

By Irawan Kosasih

Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali menyadarkan kita bahwa peralatan perang bukan hanya sebagai sarana pertahanan bangsa tetapi juga wibawa negara di mata dunia. Berita ini kemudian menjadi perbincangan hampir seluruh masyarakat Indonesia dan diberitakan pula di dunia internasional. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut menyatakan simpatinya dan bersedia membantu keluarga korban.

Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pemerhati pertahanan membahas kejadian ini di berbagai virtual seminar. Deddy Corbuzier pun, seorang artis yang biasanya menampilkan artis, selebritis, influencer di akun Youtubenya dan membahas gosip-gosip yang bertema relatif santai, turut memanggil nara sumber untuk berbicara tentang tema yang sangat serius ini.

Artinya apa? Masyarakat sudah mulai resah dan prihatin dengan pertahanan negara khususnya kondisi Alat Utama Sistem Senjata Indonesia (Alutsista). Apalagi, selain masalah pertahanan dan wibawa negara, ada isu penting lainnya yang tidak kalah genting yaitu gugurnya para prajurit TNI pada saat latihan dan bukan pada saat pertempuran. Ditambah lagi, kesedihan para keluarga yang ditinggalkan tentu saja menarik simpati dan empati masyarakat yang sangat awam tentang masalah Alutsista ini.

Permasalahan Alutsista ini memang tidak gampang, sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto. Banyak lika-liku pemenuhan Alusista untuk mempertahankan NKRI ini.

Perencanaan dan pembiayaan untuk pemenuhan satu jenis Alutsista bukan hanya meliputi pembelian saja, namun juga harus melingkupi pemeliharaanya juga. Bahkan lamanya waktu pemesanan juga harus dipertimbangkan dengan seksama karena bisa jadi ketika barangnya selesai diproduksi, senjata tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada.

Sebagai contoh, India dan Perancis sudah menandatatangani kontrak sebesar €7.87 billion pengadaan 36 Rafale multi-role fighter jets pada bulan September 2016, dan jet tempur itu baru datang pertama kali ke India pada bulan Juli 2020, hampir 4 tahun lamanya. Kedatangan pesawat itupun secara bertahap, sedangkan India saat ini sedang menghadapi militer China di perbatasan darat Ladakh.

Setelah senjata berhasil dibeli, tentu saja butuh perawatan. Artinya, kita juga butuh suku cadang yang tentu saja biasanya hanya bisa dipenuhi oleh pabrikan yang membuat. Dengan demikian konsumen juga memiliki ketergantungan terhadap negara asal. Negara produsen bisa saja menghentikan produksi suku cadang karena kendala teknis ataupun alasan ekonomi. Bahkan isu suku cadang ini menjadi masalah ketika negara produsen memiliki agenda politik terhadap negara pengguna. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat pernah mengembargo suku cadang pesawat F16 Indonesia gara-gara ketidak sukaan mereka dengan militer Indonesia di pada tahun 1999.

Belum lagi masalah biaya. Dana yang digelontorkan untuk membeli Alutsista tersebut tentu saja sangat mahal. Saya rasa Indonesia sebagai negara yang kaya raya punya cukup dana untuk membeli berbagai macam Alutsista namun tentu saja sangat menguntungkan jika kita dapat membeli senjata canggih dengan dana seminimal mungkin. Atau lebih bagus lagi jika uang yang kita gelontorkan untuk membeli Alutsista itu kembali kepada rakyat sendiri.

Lantas bagaimana caranya untuk mencukupi Alutsista seharusnya dilakukan?

Tentu saja jawabannya adalah “Produksi Secara Mandiri”

Apa Indonesia sudah melakukannya? Sudah, Indonesia sudah memproduksi pesawat terbang, kapal laut, senapan serbu, Armour Personel Vehicle (APV) Anoa, mobil taktis Maung dan masih banyak lagi. Meskipun banyak komponen yang masih diimpor dari luar negeri, namun setidaknya produksi akhir dan kontrol penuh ada di tangan pemerintah Indonesia.

Memang, produksi sendiri itu sangat tidak mudah.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negara sudah mendorong kemajuan industri pertahanan dengan penerbitan Undang-Undang No 16 tahun 2012. Dalam UU tersebut diatur bahwa Indonesia tidak boleh mengimpor Alutsista yang dapat diproduksi di dalam negeri. Jikapun harus mengimpor maka harus ada persentase kandungan kandungan lokal yang harus dipenuhi.

Ini menandakan bahwa negara memang memiliki strategi untuk memproduksi senjata secara mandiri.

Akan tetapi, tekhnologi yang kita miliki tertinggal jauh dari senjata yang diproduksi oleh negara maju seperti AS, Rusia, Inggris dan negara eropa lainnya. Indonesia masih belum bisa memproduksi sendiri jet tempur multi role fighter, air defence system, kapal induk, roket artileri, main battle tank, air space system, dan masih banyak lagi lainnya.

Melihat dari negara seperti China dan India, mereka membeli peralatan tempur dalam jumlah besar dari negara-negara barat, yang kemudian mereka tiru. “ Copy Paste” ini dilakukan karena langkah ini merupakan jalan pintas yang paling mungkin dilakukan. Anda bayangkan jika para ilmuwan Indonesia harus memulai penelitian dari nol, maka waktu yang digunakan akan sangat lama sementara ancaman sudah di depan mata dan berkembang sangat cepat.

Sejak menjabat sebagai Menhan RI, Prabowo Subianto dengan mendatangi negara-negara yang mampu memproduksi senjata-senjata canggih. Diplomasi militer seperti inilah yang perlu dilakukan untuk dapat mendongkrak dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan Alutsista modern.

Alih tekhnologi tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma oleh negara produsen bukan???

Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah lagi-lagi masalah biaya. Produksi senjata secara mandiri juga butuh biaya baik itu untuk riset maupun proses produksi itu sendiri. Belum lagi setelah diproduksi, senjata ini lantas akan dijual kemana? Apakah bisa menguntungkan rakyat secara ekonomi?

Mendirikan pabrik senjata tentu saja pasti membuka lapangan pekerjaan. Banyak tenaga manusia Indonesia yang dapat diserap melalui industri pertahanan ini. Belum lagi dengan berdirinya suatu pabrik akan meningkatkan kebutuhan logistic dan konsumsi di daerah dimana parbrik itu didirikan. Tentu saja, ekonomi warga sekitar akan bergairah.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa pabrik produsen Alutsista juga jangan hanya memproduksi senjata saja. Namun dengan bahan dan mesin yang dimilikinya juga dapat memproduksi peralatan yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

Sebagai contoh Pindad yang sudah menciptakan Anoa dan Maung, mungkin dapat memproduksi juga tractor untuk para petani. Atau PT DI yang sudah memproduksi pesawat angkut serta PT. PAL yang juga merakit kapal sehingga produksi kapal dan pesawat terbang itu menjadi alat transportasi yang dapat menghubungkan pulau-pulau yang berjumlah ribuan.

Dan tentu saja, barang produksi dari perusahaan BUMN ini hendaknya dapat dibeli oleh masyarakat Indonesia baik oleh institusi pemerintah maupun swasta.

Meskipun mungkin di awal kualitas barang yang diproduksi tidak sebagus produksi luar negeri, setidaknya dengan membeli produksi dalam negeri, akan turut membesarkan perusahaan milik rakyat sendiri. Tentu saja peningkatan kualitas butuh waktu dan dukungan finansial dari konsumen terutama pembeli dalam negeri.

Dengan sistem ini semoga industri pertahanan Indonesia terus bertahan dan ajeg, bisa memberikan keuntungan secara finansial, sosial, maupun pertahanan keamanan. Dan yang terpenting semoga tidak ada lagi “Kapal Selam Tankinya Bocor Timbul Tenggelam di Perbatasan

Memperkuat Armada Laut Demi Kemakmuran Rakyat (2)

By Dani M. Samudra

Barusan saja kita dengar berita tentang adanya kapal kargo Ever Given yang super besar kandas di terusan Suez. Kenapa bisa menjadi trending topik seluruh dunia?

Ya tentu saja, karena terusan Suez adalah “jalan tol laut” dunia yang menghubungkan Asia dan Eropa. Jika tidak ada terusan ini maka seluruh kapal harus melambung melalui benua Afrika yang tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih besar.

Akibat dari tersangkutnya kapal Ever Given itu, kapal kargo lainnya yang membawa jutaan ton barang dagangan tidak bisa melewati terusan Suez, membuat kemacetan di tol laut itu.

Syukurlah kapal ini dapat kembali berlayar setelah otoritas terusan Suez dengan menggunakan bantuan kapal keruk dan tug boat mendorong kembali kapal it uke lintasannya.

Namun apa mau dikata, akibat kejadian ini, ratusan kapal harus terlambat sampai tujuan. Mungkin beberapa rencana bisnis terhambat bahkan batal dilakukan akibat kendala jalur logistic yang terputus beberapa waktu.

Coba anda bayangkan, betapa banyak kerugian yang harus diderita oleh pengusaha jika ada permasalahan di jalur logistik laut. Ini baru kejadian blockade karena faktor kapal, yang meskipun bagi sebagian orang penyebab kapal kandas bisa saja disengaja.

Banyak efek domino yang akan terjadi akibat instabilitas jalur laut. Bukan hanya kerugian ekonomi namun dapat mengakibatkan kelaparan bagi negara yang menunggu dukungan bahan pangan yang diimpor dari kapal laut yang melintasi.

Sekarang dapat kita renungkan, seandainya selat Malaka itu menjadi sarang penyamun, atau dikuasai oleh negara tertentu yang membuat kapal-kapal Indonesia menjadi tidak bebas.

Dapat melintas tetapi pajaknya tinggi atau tidak mau bayar pajak, kapal ditenggelamkan, misalnya.

Tentu saja harus dicari jalur lainnya yang tentu saja jaraknya menjadi lebih jauh.

Jika seandainya Indonesia punya armada laut yang kuat tentu saja sebuah keuntungan bagi perdagangan negara ini. Armada laut yang kuat bukan saja banyaknya kapal perang tetapi juga infrastruktur yang menunjang seperti radar, satelit dan senjata.

Dengan adanya tekhnologi satelit dan radar, tentu saja kita dapat mendeteksi keberadaan kapal-kapal dagang, kapal-kapal perang negara lain, maupun kapal “X”lainnya. Jika ada kapal yang hilang, tentu saja dengan mudah kita mendeteksi dimana posisi terakhirnya.

Jika kapal perang memiliki senjata yang mumpuni, tentu saja dapat memberikan rasa aman bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke daerah tujuan. Tidak perlu khawatir dilamun perompak ataupun diblokade oleh negara asing.

Maka daripada itu, dengan Armada Laut yang kuat berarti menjamin kesejahteraan rakyat. 

Memperkuat Armada Laut Demi Kemakmuran Rakyat (1)

By Dani M. Samudra

Semboyan TNI AL “Jalesveva Jayamahe” atau Justru di Laut kita Jaya, bagi saya benar adanya. Membangun armada laut yang kuat pasti berkontribusi positif bagi perekonomian negara.

Namun bisa jadi bagi sebagian orang, berbeda pandangan terhadap pendapat itu.

Membangun Angkatan Laut yang kuat tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Membeli Kapal perang beserta persenjataan modernnya tentu menghabiskan dana triliunan rupiah, sedangkan TNI sendiri bukanlah institusi yang dapat memberikan devisa negara secara langsung dan bukan pula badan yang mengumpulkan pemasukan dari pajak.

Tapi, biaya yang dikeluarkan sepadan bagi pertahanan dan kemananan negara terutama di laut. Bahkan bisa berlipat lipat menguntungkan asalkan diatur secara tepat untuk mengawal kepentingan ekonomi negara.

Bagaimana bisa demikian???

Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia ini kabarnya dilalui sebanyak 25 % kapal yang membawa komoditi bagi perekonomian dunia. Bahkan Samudera Hindia yg berada di sebelah barat Indonesia menyumbang 80% perdagangan dunia via laut yang konon pada tahun 2014, aktifitas ekonomi di Samudera Hindia berkontribusi sebesar USD 78 triliun.

Jalur-jalur ini tentu saja harus aman dari bajak laut yang akan merampok kapal-kapal dagang yang melaluinya, yang mungkin saja salah satunya kapal yang memuat barang dagangan dari Indonesia yang sudah barang tentu melalui perlintasan Selat Malaka dan Samudera Hindia jika akan berlayar ke arah Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Masih ingat kapal indonesia yang dibajak di Somalia ataupun perairan perbatasan Filipina. Piracy ini menimbulkan keengganan bagi kapal untuk berlayar ke jalur tersebut karena tidak aman dan berbahaya bagi keselamatan kapal dan crewnya.

Belum lagi jika ada kapal asing yang masuk ke dalam zona ekonomi laut Indonesia, kekayaan alam di dalam laut seperti minyak, gas,ikan, dll dapat saja dikuras jika Kapal Armada Laut kita unyu-unyu, rusak ataupun jadul. 

Atau nelayan kita diusir dari laut sendiri oleh kapal luar akibat penjaga keamanan laut kita tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawal laut yang begitu luas.

Jangan sampai lebih galak maling daripada penjaganya.

Armada laut yang modern,terlatih dan kuat perlu diwujudkan. Selain itu kerjasama antar lembaga pemerintah yang mengurusi kelautan juga perlu diatur dengan baik.

Dengan penguatan dan kerjasama yang bagus maka kapal yang digunakan untuk aktifitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, eksplorasi barang tambang laut dan lain lain akan terjamin keamanannya. Ekonomi menjadi lancar dan bermanfaat rakyat.

Bersambung……..

Jangan Samakan Alkohol Dengan Agama

By; Saladin Usman

Istilah Mabuk Agama atau mabuk Ayat kembali menghangat ketika pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal dengan salah satu lampiran yang mengatur investasi industri minuman keras.

Komentar dari pendukung investasi minuman beralkohol yang sangat tidak patut, dan dipampangkan ke media sosialnya, salah satunya seperti ini “lebih berbahaya mabuk agama daripada mabuk alkohol”.

Sungguh pendapat yang tidak bijak dan cenderung melecehkan agama.

Kata “mabuk” menurut https://kbbi.web.id , bermakna merasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya); 2 berbuat di luar kesadaran; lupa diri:; 3 ki sangat gemar (suka; 4 ki tergila-gila; sangat berahi.

Berdasarkan makna di atas , maka makna yang paling pas untuk mabuk agama artinya sangat gemar akan agama. Apa ini bermakna konotatif???

Orang Indonesia menurut Pew Research Center menyatakan bahwa 96 % orang Indonesia percaya kepada Tuhan dan memiliki nilai-nilai baik.

Bukankah seluruh agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Kejawen dan kepercayaan lainnya semua mengajarkan hal-hal yang baik-baik?

Maka jika ada orang yang dikatakan sebagai mabuk agama, seharusnya bermakna positif.

Namun oleh sebagian kecil orang, mabuk agama tadi dikonotasikan negatif.

Sewaktu ideologi komunis masih berkibar istilah agama itu candu sangat terkenal. Bahkan Partai Komunis Indonesia menjadikan para kyai dan pemuka agama sebagai musuh ideologi ini. PKI memberikan stigma kepada Kyai, Haji dan Guru Ngaji sebagai tiga setan karena dianggap menghalangi pengaruh politik PKI di desa-desa.

Sekarang ini, mungkin yang dimaksud dengan mabuk agama adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang membenarkan tingkah laku, pandangan politik ataupun hasratnya dengan membawa-bawa ajaran agama yang diyakininya.

Atau mempersalahkan suatu kondisi masyarakat /kebijakan pemerintah dengan alasan bertentangan dengan aturan suatu agama.

Jika arti ini yang dimaksud, tentunya tidak pantas menyandingkan agama dengan miras.

Agama menjadi hal yang sakral, sementara miras dianggap oleh rakyat Indonesia yang sebagian besar umat Muslim sebagai sesuatu yang diharamkan.

Tentu saja, melegalisasi suatu kejahatan seperti terorisme dengan dalil agama merupakan suatu yang tidak dapat dibenarkan, namun menyandingkan jargon mabuk agama dengan mabuk miras sungguh sesuatu yang tidak layak dan merendahkan.

Photo by Oleg Magni on Pexels.com

Ketika Militer Berdiplomasi (2)

Ditulis oleh : Yano Darmawan

Diplomasi memiliki arti mencari dukungan internasional untuk mendukung tercapainya kepentingan negara sendiri.

Pada zaman penjajahan di Nusantara khususnya pulau Jawa. Ketika terjadi persaingan antara kerajaan Nusantara, beberapa kesultanan meminta bantuan VOC untuk melawan kerajaan pribumi lainnya.

VOC yang membawa serta banyak serdadu dan peralatan perang lainnya seperti Vergulde Draak ship cannon, ratusan kapal dagang yang tentunya secara jumlah dan tekhnologi, mengungguli apa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara saat itu.

Dengan kekuatan militer yang dimiliki, tentunya VOC memiliki posisi tawar yang tinggi untuk berdiplomasi guna menyukseskan misi mereka Gold, Gospel dan Glory.

Caranya, VOC cukup cermat mengamati perselisihan yang terjadi antara kerajaan Pribumi. VOC melakukan pendekatan kepada Raja yang membutuhkan bantuan militer untuk memerangi rivalnya.

Tentu saja dengan imbalan berupa tanah serta hak berdagang/monopoli yang akan dijadikan VOC sebagai modal untuk mengembangkan kolonisasi.

Diplomat VOC mungkin tidak punya cukup kepercayaan diri untuk melobi raja-raja itu jika mereka tidak memiliki sesuatu yang diunggulkan dan diinginkan oleh kepala negara yang bertikai, yaitu ; Senjata.

Melalui bantuan militer yang bersyarat itulah VOC dan kerajaan Belanda menjadi kaya. Militer memperlancar visi mereka untuk menguasai ekonomi suatu wilayah.

Apakah model seperti ini masih terjadi saat ini??? Anda bisa menyimpulkan sendiri.

Ketika Militer Berdiplomasi

By Yano D.

Pernah melihat seorang diplomat RI berbicara di suatu forum PBB tentang Papua bukan???

Seorang diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab terkait tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit tentang pelanggaran HAM di Papua melalui sidang umum PBB sekitar tahun 2020 lalu. Sanggahan dari sang diplomat yang sangat lugas, tegas dan cerdas.

“ Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia”,

Pesan yang begitu jelas.

Diplomasi yang dilancarkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa.

Sebenarnya ada bentuk lain diplomasi yang bukan berupa narasi. Apa itu ??? Diplomasi Militer.

Pernyataan sang diplomat tentu saja terlontar tanpa keraguan karena fakta di lapangan memang demikian adanya.

Pembangunan di Papua dan kedamaian yang tercipta salah satunya tidak terlepas karena peran TNI-Polri yang profesional dan menjunjung tinggi HAM.

Tanpa adanya kehadiran militer yang terlatih, professional dan menjunjung tinggi HAM, rasanya mustahil, pembangunan di Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap Papua ini, tentu saja akan terganggu jika para prajurit TNI-Polri tidak mampu memberikan jaminan rasa aman bagi penduduk Papua.

Pun, membentuk prajurit yang menjunjung tinggi HAM, dibutuhkan pelatihan yang memakan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan pula para Komandan yang dapat memberikan tauladan dan mengendalikan prajuritnya untuk bersikap ksatria, menghormati adat istiadat dan norma-norma di tempat mereka bertugas.

Terkadang nyawa para prajurit yang masih muda menjadi korban. Menjaga perilaku prajurit untuk bersikap professional dan tidak membabi buta membalas dendam (sering atas nama solidaritas) akan kematian kawan seperjuangannya juga menjadi tantangan bagi para komandannya.

Mungkin banyak yang tidak mendengar jika para prajurit TNI-Polri bukan hanya berurusan bedil dan peluru saja, tetapi mereka juga menjadi guru, mengajarkan membaca dan menghitung serta pengetahuan dasar lainnya bagi masyarakat Papua di pedalaman. Karena ketersediaan guru di ujung Timur Indonesia itu terbatas jumlahnya. Toh, berbagi ilmu itu pada dasarnya adalah hak dan kewajiban semua orang.

Bahkan, TNI-Polri juga mengawal para dokter-dokter muda untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di daerah terpencil. Tanpa adanya rasa aman, tentu saja akan sulit bagi seorang dokter untuk mengobati masyarakat, membantu persalinan,dan memberikan penyuluhan tentang nutrisi yang sehat bagi masyarakat Papua.

Semuanya itu merupakan salah satu bentuk upaya nyata Pemerintah untuk membuat rakyat Papua sejahtera.Yang kelak akan disaksikan oleh seluruh Dunia bahwa Papua sama sejahteranya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia.

Kehadiran militer yang profesional, terlatih dan menjunjung tinggi HAM inilah menjadi salah satu modal bagi para diplomat sebagai corong pemerintah untuk secara yakin berbicara di pergaulan internasional bahwa Indonesia adalah negara berdaulat serta menjamin kesejahteraan dan penegakan HAM di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.

Bersambung………………..

Tidak Perlu Korupsi Untuk Kaya

Kenapa?????

Terkisahlah seorang laki-laki, anggap saja namanya Tampan.

Si Tampan ini ingin menjadi kaya agar dihormati orang yang mengenalnya. Selama ini laki-laki ini hidup sederhana dan sedikit di atas garis miskin.Dia seorang abdi negara yang berpangkat rendah dan bergaji “cukup. Cukup untuk makan sehari-hari, ngontrak rumah, dan uang tabungan yang bisa disisihkan untuk keperluan darurat. Seringkali ia disindir dan diremehkan oleh orang yang mengenalnya.

Apapun dilakukannya untuk menggapai mimpi “menjadi orang yang dihormati”. “.

Seiring waktu, akhirnya si Tampan ini menemukan celah korupsi, yang pada awalnya hanya sekedar mengambil selisih uang kantor ribuan sampai dengan menerima suap dari pengusaha yang berurusan dengan perizinan di kantornya.

Si Tampan pun menjadi kaya raya, anak dan istrinya pun senang. Rumah dan mobil mewah pun dimilikinya. Sekilas, beberapa tetangga yang tidak terlalu mengerti pekerjaan tampan menaruh respek kepada keluarga ini.

Puja-puji tetangga kanan dan kiri serta teman-teman si Tampan pun berdatangan, apalagi Tampan selalu rajin berbagai rezeki dan mengadakan kenduri.

Namun itu tidak bertahan lama, Pengusaha bernama Burung Nuri terciduk KPK dan menyeret Tampan sebagai salah seorang pelaku.

Akhirnya kehidupanpun kembali lagi seperti sedia kala. Keluarga Tampan menjadi cemoohan orang banyak. Anaknya sering dibully di sekolah karena sang Bapak kerap muncul di berita TV dengan memakai rompi orange khas KPK.

Teman…..jika ingin dihormati orang lain, tidak mesti harus menjadi kaya. Perilaku yang memberikan manfaat bagi orang lain dan sesuai dengan norma kehidupan cukup untuk mendapatkan “respek”itu.

Kawan…..di akhir karirmu dan di akhir hidupmu, orang-orang bukan mengenang hartamu tetapi seberapa baik akhlakmu bagi kehidupan.

Karena itu jangan pernah meniru drama hidup tragedi Sang Koruptor..