Memperkuat Armada Laut Demi Kemakmuran Rakyat (1)

By Dani M. Samudra

Semboyan TNI AL “Jalesveva Jayamahe” atau Justru di Laut kita Jaya, bagi saya benar adanya. Membangun armada laut yang kuat pasti berkontribusi positif bagi perekonomian negara.

Namun bisa jadi bagi sebagian orang, berbeda pandangan terhadap pendapat itu.

Membangun Angkatan Laut yang kuat tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Membeli Kapal perang beserta persenjataan modernnya tentu menghabiskan dana triliunan rupiah, sedangkan TNI sendiri bukanlah institusi yang dapat memberikan devisa negara secara langsung dan bukan pula badan yang mengumpulkan pemasukan dari pajak.

Tapi, biaya yang dikeluarkan sepadan bagi pertahanan dan kemananan negara terutama di laut. Bahkan bisa berlipat lipat menguntungkan asalkan diatur secara tepat untuk mengawal kepentingan ekonomi negara.

Bagaimana bisa demikian???

Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia ini kabarnya dilalui sebanyak 25 % kapal yang membawa komoditi bagi perekonomian dunia. Bahkan Samudera Hindia yg berada di sebelah barat Indonesia menyumbang 80% perdagangan dunia via laut yang konon pada tahun 2014, aktifitas ekonomi di Samudera Hindia berkontribusi sebesar USD 78 triliun.

Jalur-jalur ini tentu saja harus aman dari bajak laut yang akan merampok kapal-kapal dagang yang melaluinya, yang mungkin saja salah satunya kapal yang memuat barang dagangan dari Indonesia yang sudah barang tentu melalui perlintasan Selat Malaka dan Samudera Hindia jika akan berlayar ke arah Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Masih ingat kapal indonesia yang dibajak di Somalia ataupun perairan perbatasan Filipina. Piracy ini menimbulkan keengganan bagi kapal untuk berlayar ke jalur tersebut karena tidak aman dan berbahaya bagi keselamatan kapal dan crewnya.

Belum lagi jika ada kapal asing yang masuk ke dalam zona ekonomi laut Indonesia, kekayaan alam di dalam laut seperti minyak, gas,ikan, dll dapat saja dikuras jika Kapal Armada Laut kita unyu-unyu, rusak ataupun jadul. 

Atau nelayan kita diusir dari laut sendiri oleh kapal luar akibat penjaga keamanan laut kita tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawal laut yang begitu luas.

Jangan sampai lebih galak maling daripada penjaganya.

Armada laut yang modern,terlatih dan kuat perlu diwujudkan. Selain itu kerjasama antar lembaga pemerintah yang mengurusi kelautan juga perlu diatur dengan baik.

Dengan penguatan dan kerjasama yang bagus maka kapal yang digunakan untuk aktifitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, eksplorasi barang tambang laut dan lain lain akan terjamin keamanannya. Ekonomi menjadi lancar dan bermanfaat rakyat.

Bersambung……..

Ketika Militer Berdiplomasi (2)

Ditulis oleh : Yano Darmawan

Diplomasi memiliki arti mencari dukungan internasional untuk mendukung tercapainya kepentingan negara sendiri.

Pada zaman penjajahan di Nusantara khususnya pulau Jawa. Ketika terjadi persaingan antara kerajaan Nusantara, beberapa kesultanan meminta bantuan VOC untuk melawan kerajaan pribumi lainnya.

VOC yang membawa serta banyak serdadu dan peralatan perang lainnya seperti Vergulde Draak ship cannon, ratusan kapal dagang yang tentunya secara jumlah dan tekhnologi, mengungguli apa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara saat itu.

Dengan kekuatan militer yang dimiliki, tentunya VOC memiliki posisi tawar yang tinggi untuk berdiplomasi guna menyukseskan misi mereka Gold, Gospel dan Glory.

Caranya, VOC cukup cermat mengamati perselisihan yang terjadi antara kerajaan Pribumi. VOC melakukan pendekatan kepada Raja yang membutuhkan bantuan militer untuk memerangi rivalnya.

Tentu saja dengan imbalan berupa tanah serta hak berdagang/monopoli yang akan dijadikan VOC sebagai modal untuk mengembangkan kolonisasi.

Diplomat VOC mungkin tidak punya cukup kepercayaan diri untuk melobi raja-raja itu jika mereka tidak memiliki sesuatu yang diunggulkan dan diinginkan oleh kepala negara yang bertikai, yaitu ; Senjata.

Melalui bantuan militer yang bersyarat itulah VOC dan kerajaan Belanda menjadi kaya. Militer memperlancar visi mereka untuk menguasai ekonomi suatu wilayah.

Apakah model seperti ini masih terjadi saat ini??? Anda bisa menyimpulkan sendiri.

Ketika Militer Berdiplomasi

By Yano D.

Pernah melihat seorang diplomat RI berbicara di suatu forum PBB tentang Papua bukan???

Seorang diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab terkait tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit tentang pelanggaran HAM di Papua melalui sidang umum PBB sekitar tahun 2020 lalu. Sanggahan dari sang diplomat yang sangat lugas, tegas dan cerdas.

“ Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia”,

Pesan yang begitu jelas.

Diplomasi yang dilancarkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa.

Sebenarnya ada bentuk lain diplomasi yang bukan berupa narasi. Apa itu ??? Diplomasi Militer.

Pernyataan sang diplomat tentu saja terlontar tanpa keraguan karena fakta di lapangan memang demikian adanya.

Pembangunan di Papua dan kedamaian yang tercipta salah satunya tidak terlepas karena peran TNI-Polri yang profesional dan menjunjung tinggi HAM.

Tanpa adanya kehadiran militer yang terlatih, professional dan menjunjung tinggi HAM, rasanya mustahil, pembangunan di Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap Papua ini, tentu saja akan terganggu jika para prajurit TNI-Polri tidak mampu memberikan jaminan rasa aman bagi penduduk Papua.

Pun, membentuk prajurit yang menjunjung tinggi HAM, dibutuhkan pelatihan yang memakan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan pula para Komandan yang dapat memberikan tauladan dan mengendalikan prajuritnya untuk bersikap ksatria, menghormati adat istiadat dan norma-norma di tempat mereka bertugas.

Terkadang nyawa para prajurit yang masih muda menjadi korban. Menjaga perilaku prajurit untuk bersikap professional dan tidak membabi buta membalas dendam (sering atas nama solidaritas) akan kematian kawan seperjuangannya juga menjadi tantangan bagi para komandannya.

Mungkin banyak yang tidak mendengar jika para prajurit TNI-Polri bukan hanya berurusan bedil dan peluru saja, tetapi mereka juga menjadi guru, mengajarkan membaca dan menghitung serta pengetahuan dasar lainnya bagi masyarakat Papua di pedalaman. Karena ketersediaan guru di ujung Timur Indonesia itu terbatas jumlahnya. Toh, berbagi ilmu itu pada dasarnya adalah hak dan kewajiban semua orang.

Bahkan, TNI-Polri juga mengawal para dokter-dokter muda untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di daerah terpencil. Tanpa adanya rasa aman, tentu saja akan sulit bagi seorang dokter untuk mengobati masyarakat, membantu persalinan,dan memberikan penyuluhan tentang nutrisi yang sehat bagi masyarakat Papua.

Semuanya itu merupakan salah satu bentuk upaya nyata Pemerintah untuk membuat rakyat Papua sejahtera.Yang kelak akan disaksikan oleh seluruh Dunia bahwa Papua sama sejahteranya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia.

Kehadiran militer yang profesional, terlatih dan menjunjung tinggi HAM inilah menjadi salah satu modal bagi para diplomat sebagai corong pemerintah untuk secara yakin berbicara di pergaulan internasional bahwa Indonesia adalah negara berdaulat serta menjamin kesejahteraan dan penegakan HAM di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.

Bersambung………………..

Profesi Yang Tak Pernah Mati

Profesi prajurit,militer atau tentara akan selalu dibutuhkan. Pertahanan/ defence selalu menjadi insting dan naluri manusia dalam bertahan hidup. Entah dalam bentuk apa self-defence itu, tentunya reaksi pertama yang dilakukan oleh manusia saat mendapat tekanan dan ancaman adalah melakukan pembelaan diri. Berlaku juga dalam mekanisme suatu negara…

Teknologi Drone yang semakin maju apalagi dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelijen tentu saja mengubah paradigma pertempuran. Banyak alat-alat tempur yg sudah unmaned, dikontrol melalui jaringan nirkabel jarak jauh. Dan menariknya tekhnologi itu bukan hanya dikuasai oleh blok barat saja, tetapi mulai diikuti oleh negara besar di Asia. Berarti mungkin suatu saat nanti skenario perang robot lawan robot atau bahkan smart robot vs manusia seperti dlm adegan film Terminator, tidak bisa dihindarkan.

Lantas, klo sudah demikian apa profesi prajurit tidak dibutuhkan lagi???Tentu saja tidak.

Profesi itu akan bertransformasi menyesuaikan  situasi. Saat artificial intelligence sudah sangat lazim diinstall pada alat tempur, maka dibutuhkan prajurit yang dapat mengefektifkan penggunaan sekumpulan “prajurit robot” tadi. Jangan sampai alat yang hebat itu menjadi kurang efektif daya tempurnya atau karena terlalu mengandalkan mode otomatis malah membahayakan pasukan sendiri. 

Contohnya : Balik lagi ke film Terminator, robot pintar yang diciptakan oleh manusia, naasnya malah membunuh manusia itu sendiri. Lantaran robot itu kemasukan virus, yang membuat program komputernya memerintahkan robot untuk menyerang manusia.

Bahkan, profesi militer akan menjadi semakin menantang.Karena negara2 besar berlomba lomba menguasai ruang angkasa. Untuk apa? Selain untuk ilmu pengetahuan demi kesejahteraan manusia, mereka ingin berkompetisi untuk menciptakan senjata yang bisa dipasang di luar bumi.

Lantas apakah prajurit harus dididik jadi ilmuwan yang bisa menciptakan satelit? Tentu tidak perlu, karena sudah sudah ada profesional lain yang menguasainya. Tugas prajurit adalah bagaimana menggunakan satelit sendiri untuk serangan dan bagaimana untuk menetralisir/menghancurkan satelit lawan untuk pertahanan.

Teringat ungkapan dari seorang pensiunan jenderal di Indian Army saat diadakan seminar sebelum wabah Covid-19 melanda yaitu tentang perang masa depan. ” Tugas ilmuwan untuk meluncurkan satelit tetapi tugas militer adalah menghancurkannya”

Jadi…., Profesi prajurit akan selalu ada. Dan kemampuannya akan terus menyesuaikan sebagai end user dari tekhnologi terkini.