Kapal Selam Tankinya Bocor

By Irawan Kosasih

Tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali menyadarkan kita bahwa peralatan perang bukan hanya sebagai sarana pertahanan bangsa tetapi juga wibawa negara di mata dunia. Berita ini kemudian menjadi perbincangan hampir seluruh masyarakat Indonesia dan diberitakan pula di dunia internasional. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut menyatakan simpatinya dan bersedia membantu keluarga korban.

Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pemerhati pertahanan membahas kejadian ini di berbagai virtual seminar. Deddy Corbuzier pun, seorang artis yang biasanya menampilkan artis, selebritis, influencer di akun Youtubenya dan membahas gosip-gosip yang bertema relatif santai, turut memanggil nara sumber untuk berbicara tentang tema yang sangat serius ini.

Artinya apa? Masyarakat sudah mulai resah dan prihatin dengan pertahanan negara khususnya kondisi Alat Utama Sistem Senjata Indonesia (Alutsista). Apalagi, selain masalah pertahanan dan wibawa negara, ada isu penting lainnya yang tidak kalah genting yaitu gugurnya para prajurit TNI pada saat latihan dan bukan pada saat pertempuran. Ditambah lagi, kesedihan para keluarga yang ditinggalkan tentu saja menarik simpati dan empati masyarakat yang sangat awam tentang masalah Alutsista ini.

Permasalahan Alutsista ini memang tidak gampang, sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto. Banyak lika-liku pemenuhan Alusista untuk mempertahankan NKRI ini.

Perencanaan dan pembiayaan untuk pemenuhan satu jenis Alutsista bukan hanya meliputi pembelian saja, namun juga harus melingkupi pemeliharaanya juga. Bahkan lamanya waktu pemesanan juga harus dipertimbangkan dengan seksama karena bisa jadi ketika barangnya selesai diproduksi, senjata tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada.

Sebagai contoh, India dan Perancis sudah menandatatangani kontrak sebesar €7.87 billion pengadaan 36 Rafale multi-role fighter jets pada bulan September 2016, dan jet tempur itu baru datang pertama kali ke India pada bulan Juli 2020, hampir 4 tahun lamanya. Kedatangan pesawat itupun secara bertahap, sedangkan India saat ini sedang menghadapi militer China di perbatasan darat Ladakh.

Setelah senjata berhasil dibeli, tentu saja butuh perawatan. Artinya, kita juga butuh suku cadang yang tentu saja biasanya hanya bisa dipenuhi oleh pabrikan yang membuat. Dengan demikian konsumen juga memiliki ketergantungan terhadap negara asal. Negara produsen bisa saja menghentikan produksi suku cadang karena kendala teknis ataupun alasan ekonomi. Bahkan isu suku cadang ini menjadi masalah ketika negara produsen memiliki agenda politik terhadap negara pengguna. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat pernah mengembargo suku cadang pesawat F16 Indonesia gara-gara ketidak sukaan mereka dengan militer Indonesia di pada tahun 1999.

Belum lagi masalah biaya. Dana yang digelontorkan untuk membeli Alutsista tersebut tentu saja sangat mahal. Saya rasa Indonesia sebagai negara yang kaya raya punya cukup dana untuk membeli berbagai macam Alutsista namun tentu saja sangat menguntungkan jika kita dapat membeli senjata canggih dengan dana seminimal mungkin. Atau lebih bagus lagi jika uang yang kita gelontorkan untuk membeli Alutsista itu kembali kepada rakyat sendiri.

Lantas bagaimana caranya untuk mencukupi Alutsista seharusnya dilakukan?

Tentu saja jawabannya adalah “Produksi Secara Mandiri”

Apa Indonesia sudah melakukannya? Sudah, Indonesia sudah memproduksi pesawat terbang, kapal laut, senapan serbu, Armour Personel Vehicle (APV) Anoa, mobil taktis Maung dan masih banyak lagi. Meskipun banyak komponen yang masih diimpor dari luar negeri, namun setidaknya produksi akhir dan kontrol penuh ada di tangan pemerintah Indonesia.

Memang, produksi sendiri itu sangat tidak mudah.

Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negara sudah mendorong kemajuan industri pertahanan dengan penerbitan Undang-Undang No 16 tahun 2012. Dalam UU tersebut diatur bahwa Indonesia tidak boleh mengimpor Alutsista yang dapat diproduksi di dalam negeri. Jikapun harus mengimpor maka harus ada persentase kandungan kandungan lokal yang harus dipenuhi.

Ini menandakan bahwa negara memang memiliki strategi untuk memproduksi senjata secara mandiri.

Akan tetapi, tekhnologi yang kita miliki tertinggal jauh dari senjata yang diproduksi oleh negara maju seperti AS, Rusia, Inggris dan negara eropa lainnya. Indonesia masih belum bisa memproduksi sendiri jet tempur multi role fighter, air defence system, kapal induk, roket artileri, main battle tank, air space system, dan masih banyak lagi lainnya.

Melihat dari negara seperti China dan India, mereka membeli peralatan tempur dalam jumlah besar dari negara-negara barat, yang kemudian mereka tiru. “ Copy Paste” ini dilakukan karena langkah ini merupakan jalan pintas yang paling mungkin dilakukan. Anda bayangkan jika para ilmuwan Indonesia harus memulai penelitian dari nol, maka waktu yang digunakan akan sangat lama sementara ancaman sudah di depan mata dan berkembang sangat cepat.

Sejak menjabat sebagai Menhan RI, Prabowo Subianto dengan mendatangi negara-negara yang mampu memproduksi senjata-senjata canggih. Diplomasi militer seperti inilah yang perlu dilakukan untuk dapat mendongkrak dan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan Alutsista modern.

Alih tekhnologi tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma oleh negara produsen bukan???

Masalah yang tidak kalah pentingnya adalah lagi-lagi masalah biaya. Produksi senjata secara mandiri juga butuh biaya baik itu untuk riset maupun proses produksi itu sendiri. Belum lagi setelah diproduksi, senjata ini lantas akan dijual kemana? Apakah bisa menguntungkan rakyat secara ekonomi?

Mendirikan pabrik senjata tentu saja pasti membuka lapangan pekerjaan. Banyak tenaga manusia Indonesia yang dapat diserap melalui industri pertahanan ini. Belum lagi dengan berdirinya suatu pabrik akan meningkatkan kebutuhan logistic dan konsumsi di daerah dimana parbrik itu didirikan. Tentu saja, ekonomi warga sekitar akan bergairah.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa pabrik produsen Alutsista juga jangan hanya memproduksi senjata saja. Namun dengan bahan dan mesin yang dimilikinya juga dapat memproduksi peralatan yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

Sebagai contoh Pindad yang sudah menciptakan Anoa dan Maung, mungkin dapat memproduksi juga tractor untuk para petani. Atau PT DI yang sudah memproduksi pesawat angkut serta PT. PAL yang juga merakit kapal sehingga produksi kapal dan pesawat terbang itu menjadi alat transportasi yang dapat menghubungkan pulau-pulau yang berjumlah ribuan.

Dan tentu saja, barang produksi dari perusahaan BUMN ini hendaknya dapat dibeli oleh masyarakat Indonesia baik oleh institusi pemerintah maupun swasta.

Meskipun mungkin di awal kualitas barang yang diproduksi tidak sebagus produksi luar negeri, setidaknya dengan membeli produksi dalam negeri, akan turut membesarkan perusahaan milik rakyat sendiri. Tentu saja peningkatan kualitas butuh waktu dan dukungan finansial dari konsumen terutama pembeli dalam negeri.

Dengan sistem ini semoga industri pertahanan Indonesia terus bertahan dan ajeg, bisa memberikan keuntungan secara finansial, sosial, maupun pertahanan keamanan. Dan yang terpenting semoga tidak ada lagi “Kapal Selam Tankinya Bocor Timbul Tenggelam di Perbatasan

Memperkuat Armada Laut Demi Kemakmuran Rakyat (2)

By Dani M. Samudra

Barusan saja kita dengar berita tentang adanya kapal kargo Ever Given yang super besar kandas di terusan Suez. Kenapa bisa menjadi trending topik seluruh dunia?

Ya tentu saja, karena terusan Suez adalah “jalan tol laut” dunia yang menghubungkan Asia dan Eropa. Jika tidak ada terusan ini maka seluruh kapal harus melambung melalui benua Afrika yang tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih besar.

Akibat dari tersangkutnya kapal Ever Given itu, kapal kargo lainnya yang membawa jutaan ton barang dagangan tidak bisa melewati terusan Suez, membuat kemacetan di tol laut itu.

Syukurlah kapal ini dapat kembali berlayar setelah otoritas terusan Suez dengan menggunakan bantuan kapal keruk dan tug boat mendorong kembali kapal it uke lintasannya.

Namun apa mau dikata, akibat kejadian ini, ratusan kapal harus terlambat sampai tujuan. Mungkin beberapa rencana bisnis terhambat bahkan batal dilakukan akibat kendala jalur logistic yang terputus beberapa waktu.

Coba anda bayangkan, betapa banyak kerugian yang harus diderita oleh pengusaha jika ada permasalahan di jalur logistik laut. Ini baru kejadian blockade karena faktor kapal, yang meskipun bagi sebagian orang penyebab kapal kandas bisa saja disengaja.

Banyak efek domino yang akan terjadi akibat instabilitas jalur laut. Bukan hanya kerugian ekonomi namun dapat mengakibatkan kelaparan bagi negara yang menunggu dukungan bahan pangan yang diimpor dari kapal laut yang melintasi.

Sekarang dapat kita renungkan, seandainya selat Malaka itu menjadi sarang penyamun, atau dikuasai oleh negara tertentu yang membuat kapal-kapal Indonesia menjadi tidak bebas.

Dapat melintas tetapi pajaknya tinggi atau tidak mau bayar pajak, kapal ditenggelamkan, misalnya.

Tentu saja harus dicari jalur lainnya yang tentu saja jaraknya menjadi lebih jauh.

Jika seandainya Indonesia punya armada laut yang kuat tentu saja sebuah keuntungan bagi perdagangan negara ini. Armada laut yang kuat bukan saja banyaknya kapal perang tetapi juga infrastruktur yang menunjang seperti radar, satelit dan senjata.

Dengan adanya tekhnologi satelit dan radar, tentu saja kita dapat mendeteksi keberadaan kapal-kapal dagang, kapal-kapal perang negara lain, maupun kapal “X”lainnya. Jika ada kapal yang hilang, tentu saja dengan mudah kita mendeteksi dimana posisi terakhirnya.

Jika kapal perang memiliki senjata yang mumpuni, tentu saja dapat memberikan rasa aman bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke daerah tujuan. Tidak perlu khawatir dilamun perompak ataupun diblokade oleh negara asing.

Maka daripada itu, dengan Armada Laut yang kuat berarti menjamin kesejahteraan rakyat. 

Memperkuat Armada Laut Demi Kemakmuran Rakyat (1)

By Dani M. Samudra

Semboyan TNI AL “Jalesveva Jayamahe” atau Justru di Laut kita Jaya, bagi saya benar adanya. Membangun armada laut yang kuat pasti berkontribusi positif bagi perekonomian negara.

Namun bisa jadi bagi sebagian orang, berbeda pandangan terhadap pendapat itu.

Membangun Angkatan Laut yang kuat tentu saja membutuhkan biaya yang besar. Membeli Kapal perang beserta persenjataan modernnya tentu menghabiskan dana triliunan rupiah, sedangkan TNI sendiri bukanlah institusi yang dapat memberikan devisa negara secara langsung dan bukan pula badan yang mengumpulkan pemasukan dari pajak.

Tapi, biaya yang dikeluarkan sepadan bagi pertahanan dan kemananan negara terutama di laut. Bahkan bisa berlipat lipat menguntungkan asalkan diatur secara tepat untuk mengawal kepentingan ekonomi negara.

Bagaimana bisa demikian???

Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia ini kabarnya dilalui sebanyak 25 % kapal yang membawa komoditi bagi perekonomian dunia. Bahkan Samudera Hindia yg berada di sebelah barat Indonesia menyumbang 80% perdagangan dunia via laut yang konon pada tahun 2014, aktifitas ekonomi di Samudera Hindia berkontribusi sebesar USD 78 triliun.

Jalur-jalur ini tentu saja harus aman dari bajak laut yang akan merampok kapal-kapal dagang yang melaluinya, yang mungkin saja salah satunya kapal yang memuat barang dagangan dari Indonesia yang sudah barang tentu melalui perlintasan Selat Malaka dan Samudera Hindia jika akan berlayar ke arah Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.

Masih ingat kapal indonesia yang dibajak di Somalia ataupun perairan perbatasan Filipina. Piracy ini menimbulkan keengganan bagi kapal untuk berlayar ke jalur tersebut karena tidak aman dan berbahaya bagi keselamatan kapal dan crewnya.

Belum lagi jika ada kapal asing yang masuk ke dalam zona ekonomi laut Indonesia, kekayaan alam di dalam laut seperti minyak, gas,ikan, dll dapat saja dikuras jika Kapal Armada Laut kita unyu-unyu, rusak ataupun jadul. 

Atau nelayan kita diusir dari laut sendiri oleh kapal luar akibat penjaga keamanan laut kita tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawal laut yang begitu luas.

Jangan sampai lebih galak maling daripada penjaganya.

Armada laut yang modern,terlatih dan kuat perlu diwujudkan. Selain itu kerjasama antar lembaga pemerintah yang mengurusi kelautan juga perlu diatur dengan baik.

Dengan penguatan dan kerjasama yang bagus maka kapal yang digunakan untuk aktifitas ekonomi seperti perdagangan, perikanan, eksplorasi barang tambang laut dan lain lain akan terjamin keamanannya. Ekonomi menjadi lancar dan bermanfaat rakyat.

Bersambung……..

Ketika Militer Berdiplomasi (2)

Ditulis oleh : Yano Darmawan

Diplomasi memiliki arti mencari dukungan internasional untuk mendukung tercapainya kepentingan negara sendiri.

Pada zaman penjajahan di Nusantara khususnya pulau Jawa. Ketika terjadi persaingan antara kerajaan Nusantara, beberapa kesultanan meminta bantuan VOC untuk melawan kerajaan pribumi lainnya.

VOC yang membawa serta banyak serdadu dan peralatan perang lainnya seperti Vergulde Draak ship cannon, ratusan kapal dagang yang tentunya secara jumlah dan tekhnologi, mengungguli apa yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara saat itu.

Dengan kekuatan militer yang dimiliki, tentunya VOC memiliki posisi tawar yang tinggi untuk berdiplomasi guna menyukseskan misi mereka Gold, Gospel dan Glory.

Caranya, VOC cukup cermat mengamati perselisihan yang terjadi antara kerajaan Pribumi. VOC melakukan pendekatan kepada Raja yang membutuhkan bantuan militer untuk memerangi rivalnya.

Tentu saja dengan imbalan berupa tanah serta hak berdagang/monopoli yang akan dijadikan VOC sebagai modal untuk mengembangkan kolonisasi.

Diplomat VOC mungkin tidak punya cukup kepercayaan diri untuk melobi raja-raja itu jika mereka tidak memiliki sesuatu yang diunggulkan dan diinginkan oleh kepala negara yang bertikai, yaitu ; Senjata.

Melalui bantuan militer yang bersyarat itulah VOC dan kerajaan Belanda menjadi kaya. Militer memperlancar visi mereka untuk menguasai ekonomi suatu wilayah.

Apakah model seperti ini masih terjadi saat ini??? Anda bisa menyimpulkan sendiri.

Ketika Militer Berdiplomasi

By Yano D.

Pernah melihat seorang diplomat RI berbicara di suatu forum PBB tentang Papua bukan???

Seorang diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab terkait tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit tentang pelanggaran HAM di Papua melalui sidang umum PBB sekitar tahun 2020 lalu. Sanggahan dari sang diplomat yang sangat lugas, tegas dan cerdas.

“ Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia”,

Pesan yang begitu jelas.

Diplomasi yang dilancarkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa.

Sebenarnya ada bentuk lain diplomasi yang bukan berupa narasi. Apa itu ??? Diplomasi Militer.

Pernyataan sang diplomat tentu saja terlontar tanpa keraguan karena fakta di lapangan memang demikian adanya.

Pembangunan di Papua dan kedamaian yang tercipta salah satunya tidak terlepas karena peran TNI-Polri yang profesional dan menjunjung tinggi HAM.

Tanpa adanya kehadiran militer yang terlatih, professional dan menjunjung tinggi HAM, rasanya mustahil, pembangunan di Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap Papua ini, tentu saja akan terganggu jika para prajurit TNI-Polri tidak mampu memberikan jaminan rasa aman bagi penduduk Papua.

Pun, membentuk prajurit yang menjunjung tinggi HAM, dibutuhkan pelatihan yang memakan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan pula para Komandan yang dapat memberikan tauladan dan mengendalikan prajuritnya untuk bersikap ksatria, menghormati adat istiadat dan norma-norma di tempat mereka bertugas.

Terkadang nyawa para prajurit yang masih muda menjadi korban. Menjaga perilaku prajurit untuk bersikap professional dan tidak membabi buta membalas dendam (sering atas nama solidaritas) akan kematian kawan seperjuangannya juga menjadi tantangan bagi para komandannya.

Mungkin banyak yang tidak mendengar jika para prajurit TNI-Polri bukan hanya berurusan bedil dan peluru saja, tetapi mereka juga menjadi guru, mengajarkan membaca dan menghitung serta pengetahuan dasar lainnya bagi masyarakat Papua di pedalaman. Karena ketersediaan guru di ujung Timur Indonesia itu terbatas jumlahnya. Toh, berbagi ilmu itu pada dasarnya adalah hak dan kewajiban semua orang.

Bahkan, TNI-Polri juga mengawal para dokter-dokter muda untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di daerah terpencil. Tanpa adanya rasa aman, tentu saja akan sulit bagi seorang dokter untuk mengobati masyarakat, membantu persalinan,dan memberikan penyuluhan tentang nutrisi yang sehat bagi masyarakat Papua.

Semuanya itu merupakan salah satu bentuk upaya nyata Pemerintah untuk membuat rakyat Papua sejahtera.Yang kelak akan disaksikan oleh seluruh Dunia bahwa Papua sama sejahteranya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia.

Kehadiran militer yang profesional, terlatih dan menjunjung tinggi HAM inilah menjadi salah satu modal bagi para diplomat sebagai corong pemerintah untuk secara yakin berbicara di pergaulan internasional bahwa Indonesia adalah negara berdaulat serta menjamin kesejahteraan dan penegakan HAM di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.

Bersambung………………..

Profesi Yang Tak Pernah Mati

Profesi prajurit,militer atau tentara akan selalu dibutuhkan. Pertahanan/ defence selalu menjadi insting dan naluri manusia dalam bertahan hidup. Entah dalam bentuk apa self-defence itu, tentunya reaksi pertama yang dilakukan oleh manusia saat mendapat tekanan dan ancaman adalah melakukan pembelaan diri. Berlaku juga dalam mekanisme suatu negara…

Teknologi Drone yang semakin maju apalagi dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelijen tentu saja mengubah paradigma pertempuran. Banyak alat-alat tempur yg sudah unmaned, dikontrol melalui jaringan nirkabel jarak jauh. Dan menariknya tekhnologi itu bukan hanya dikuasai oleh blok barat saja, tetapi mulai diikuti oleh negara besar di Asia. Berarti mungkin suatu saat nanti skenario perang robot lawan robot atau bahkan smart robot vs manusia seperti dlm adegan film Terminator, tidak bisa dihindarkan.

Lantas, klo sudah demikian apa profesi prajurit tidak dibutuhkan lagi???Tentu saja tidak.

Profesi itu akan bertransformasi menyesuaikan  situasi. Saat artificial intelligence sudah sangat lazim diinstall pada alat tempur, maka dibutuhkan prajurit yang dapat mengefektifkan penggunaan sekumpulan “prajurit robot” tadi. Jangan sampai alat yang hebat itu menjadi kurang efektif daya tempurnya atau karena terlalu mengandalkan mode otomatis malah membahayakan pasukan sendiri. 

Contohnya : Balik lagi ke film Terminator, robot pintar yang diciptakan oleh manusia, naasnya malah membunuh manusia itu sendiri. Lantaran robot itu kemasukan virus, yang membuat program komputernya memerintahkan robot untuk menyerang manusia.

Bahkan, profesi militer akan menjadi semakin menantang.Karena negara2 besar berlomba lomba menguasai ruang angkasa. Untuk apa? Selain untuk ilmu pengetahuan demi kesejahteraan manusia, mereka ingin berkompetisi untuk menciptakan senjata yang bisa dipasang di luar bumi.

Lantas apakah prajurit harus dididik jadi ilmuwan yang bisa menciptakan satelit? Tentu tidak perlu, karena sudah sudah ada profesional lain yang menguasainya. Tugas prajurit adalah bagaimana menggunakan satelit sendiri untuk serangan dan bagaimana untuk menetralisir/menghancurkan satelit lawan untuk pertahanan.

Teringat ungkapan dari seorang pensiunan jenderal di Indian Army saat diadakan seminar sebelum wabah Covid-19 melanda yaitu tentang perang masa depan. ” Tugas ilmuwan untuk meluncurkan satelit tetapi tugas militer adalah menghancurkannya”

Jadi…., Profesi prajurit akan selalu ada. Dan kemampuannya akan terus menyesuaikan sebagai end user dari tekhnologi terkini.