Ketika Militer Berdiplomasi

By Yano D.

Pernah melihat seorang diplomat RI berbicara di suatu forum PBB tentang Papua bukan???

Seorang diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab terkait tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang mengungkit tentang pelanggaran HAM di Papua melalui sidang umum PBB sekitar tahun 2020 lalu. Sanggahan dari sang diplomat yang sangat lugas, tegas dan cerdas.

“ Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia”,

Pesan yang begitu jelas.

Diplomasi yang dilancarkan oleh perwakilan pemerintah Indonesia itu sangat luar biasa.

Sebenarnya ada bentuk lain diplomasi yang bukan berupa narasi. Apa itu ??? Diplomasi Militer.

Pernyataan sang diplomat tentu saja terlontar tanpa keraguan karena fakta di lapangan memang demikian adanya.

Pembangunan di Papua dan kedamaian yang tercipta salah satunya tidak terlepas karena peran TNI-Polri yang profesional dan menjunjung tinggi HAM.

Tanpa adanya kehadiran militer yang terlatih, professional dan menjunjung tinggi HAM, rasanya mustahil, pembangunan di Papua dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap Papua ini, tentu saja akan terganggu jika para prajurit TNI-Polri tidak mampu memberikan jaminan rasa aman bagi penduduk Papua.

Pun, membentuk prajurit yang menjunjung tinggi HAM, dibutuhkan pelatihan yang memakan waktu yang tidak singkat. Dibutuhkan pula para Komandan yang dapat memberikan tauladan dan mengendalikan prajuritnya untuk bersikap ksatria, menghormati adat istiadat dan norma-norma di tempat mereka bertugas.

Terkadang nyawa para prajurit yang masih muda menjadi korban. Menjaga perilaku prajurit untuk bersikap professional dan tidak membabi buta membalas dendam (sering atas nama solidaritas) akan kematian kawan seperjuangannya juga menjadi tantangan bagi para komandannya.

Mungkin banyak yang tidak mendengar jika para prajurit TNI-Polri bukan hanya berurusan bedil dan peluru saja, tetapi mereka juga menjadi guru, mengajarkan membaca dan menghitung serta pengetahuan dasar lainnya bagi masyarakat Papua di pedalaman. Karena ketersediaan guru di ujung Timur Indonesia itu terbatas jumlahnya. Toh, berbagi ilmu itu pada dasarnya adalah hak dan kewajiban semua orang.

Bahkan, TNI-Polri juga mengawal para dokter-dokter muda untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk di daerah terpencil. Tanpa adanya rasa aman, tentu saja akan sulit bagi seorang dokter untuk mengobati masyarakat, membantu persalinan,dan memberikan penyuluhan tentang nutrisi yang sehat bagi masyarakat Papua.

Semuanya itu merupakan salah satu bentuk upaya nyata Pemerintah untuk membuat rakyat Papua sejahtera.Yang kelak akan disaksikan oleh seluruh Dunia bahwa Papua sama sejahteranya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia.

Kehadiran militer yang profesional, terlatih dan menjunjung tinggi HAM inilah menjadi salah satu modal bagi para diplomat sebagai corong pemerintah untuk secara yakin berbicara di pergaulan internasional bahwa Indonesia adalah negara berdaulat serta menjamin kesejahteraan dan penegakan HAM di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua.

Bersambung………………..